Dinilai Dulu Kinerjanya! Sujiwo Tejo Setuju Jika Pemerintah Tak Asal Membubarkan 18 Lembaga

Budayawan Sujiwo Tejo menanggapi rencana pemerintah untuk membubarkan 18 lembaga atau komisi negara yang dianggaptak produktif. Sujiwo Tejo menyatakan bahwa ia setuju dengan rencana tersebut. Asalkan,menurut Sujiwo Tejo, pemerintah tidak membubarkan begitu saja lembaga lembaga tersebut.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo memastikan bahwa proses perampingan lembaga tidak dilakukan secara asal asalan. Dia mengatakan, bahwa semua melalui proses kajian terlebih dahulu. Menurut Tjahjo Kumolo, penilaian dan laporan kinerja menjadi ukuran pembubaran 18 lembaga atau komisi negara.

Sujiwo Tejo pun setuju jika lembaga lembaga negara itu tidak asal dibubarkan. Hal itu diungkapkan Sujiwo Tejo melalui akun Twitternya, @sujiwotedjo. Tampak ia mengomentari sebuah artikel di media online terkait rencana pemerintah membubarkan 18 negara.

Disebutkan dalam artikel itu bahwa pembubaran lembaga tidak dilakukan asal asalan. Tjahjo Kumolo mengatakan, ada sistem dan mekanisme pemantauan serta masukan dari kementerian terkait. Namun, Tjahjo Kumolo tidak menjabarkan secara detail tentang lembaga mana saja yang dianggap kurang bagus kinerjanya.

Sujiwo Tejo pun sependapat dengan pernyataan Tjahjo Kumolo. Menurutnya, lebih baik menilai terlebih dahulu kinerjanya, apakah layak atau tidak. Penulis buku Tuhan Maha Asyik itu lantas menyinggung soal klub sepak bola, Manchester United.

"Setuju.. Lembaga2 negara itu jangan asal dibubarkan. Dinilai dulu kinerjanya layak/tidak. Kalau di dunia bola yang layak dibubarkan itu semua kecuali MU. #GGMU ," tulis Sujiwo Tejo, Rabu (15/7/2020). Diberitakan sebelumnya, PresidenJoko Widodo berencana untuk membubarkan sejumlahlembagayang dianggap tak produktif.

Wacana untuk membubarkan lembaga ini pertama kali disampaikan PresidenJokowidalam rapat kabinet paripurna, 18 Juni lalu. Saat itu, Jokowi marah karena menilai jajarannya tak bekerja maksimal dalam mengatasi krisis akibat pandemi Covid 19. Setelah itu, Menpan RB Tjahjo Kumolo menyebutkan, pihaknya mulai mengkaji pembubaran sejumlah lembaga yang keberadaannya dianggap tak maksimal.

Diketahui,bukan kali ini saja Presiden Jokowi membubarkan lembaga. Sejak menjabat pada 2014 lalu bersama Wapres Jusuf Kalla, terhitung sudah ada 23 lembaga yang dibubarkan Jokowi, seperti dilansir dari . Berikut daftarnya:

Dua bulan setelah dilantik, pada 4 Desember 2014, melalui Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014, terdapat 10 lembaga pemerintahan yang dibubarkan, yaitu: 1. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI 2.LembagaKoordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

3. Dewan Buku Nasional 4. Komisi Hukum Nasional 5. Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional

6. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan 7. Badan Pengembangan Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu 8. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

9. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia 10. Dewan Gula Indonesia Selanjutnya, pada 21 Januari 2015, melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015, terdapat dua lembaga pemerintahan yang dibubarkan. Lembaga lembaga itu adalah sebagai berikut:

11. Badan Pengelolaan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut 12. Dewan Nasional Perubahan Iklim Memasuki tahun ketiga, Pemerintah melaluiPeraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016membubarkan:

13. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Masih pada 2016, Pemerintah kembali membubarkan sembilan lembaga lain melalui Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016. Lembaga itu adalah: 14. Badan Benih Nasional

15. Badan Pengendali Bimbingan Massal 16. Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan 17. Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Karimun

18. Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi 19. Dewan Kelautan Indonesia 20. Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

21. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional 22. Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis Terakhir, pada 2017, Pemerintah kembali mengakhiri tugas dan fungsi satu lembaga melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 yang ditandatangani pada 2 Maret 2017, yakni:

23. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Namun, selama memerintah, Jokowi juga telah membentuk sembilan lembagaatau badan pemerintahan yang baru. Adapun lembaga itu adalah

1. Badan Keamanan Laut (2014) 2. Kantor Staf Presiden (2015) 3. Badan Restorasi Gambut (2016)

4. Komite Ekonomi dan Industri Nasional (2016) 5. Satgas Saber Pungli (2016) 6. Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (2016)

7. Komite Nasional Keuangan Syariah (2016) 8. UKP Pembinaan Ideologi Pancasila (2017) 9. Badan Siber dan Sandi Negara (2017)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *