Pemerintah Harus Bailout Sektor Pariwisata demi Hindari PHK Massal

Anggota Komisi XI DPR M. Misbakhun meminta pemerintah segera menyelamatkan sektor pariwisata di tengah pandemi virus corona atau covid 19, dengan skema pemberian dana talangan (bailout). "Sejak awal sekali saya juga sudah mengingatkan soal perlunya bailout sektor pariwisata, untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK)," ujar Misbakhun kepada wartawan, Jakarta, Rabu (15/4/2020). Skema bailout ke sektor pariwisata, kata Misbakhun, bisa dilakukan dengan membeli sewa sebagian okupansi kamar hotel sebesar 25 persen sampai 35 persen untuk digunakan di masa depan.

"Ketika normal, dijual kepada operator hotel dengan harga diskon atau digunakan sendiri oleh negara kalau ada kegiatan di masa depan saat normal," tutur Misbakhun. Menurutnya, langkah tersebut akan membantu keuangan di sektor tersebut dan akhirnya opsi PHK dapat dihindari manajemen perhotelan. "Okupansi 25 persen sampai 35 persen itu bisa dipakai untuk survive oleh industri pariwisata dalam memenuhi kewajiban dasar," ucapnya.

Selain itu, kamar hotel yang telah dibeli sewanya oleh pemerintah juga bisa digunakan untuk tenaga medis yang sedang bertugas menangani korban virus covid 19. "Mereka kan harus menjalani masa isolasi atau orang dalam pemantauan yang harus menjalani masa karantina 14 hari," kata Misbakhun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *