Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta Provinsi DKI Jakarta menjalankan program naturalisasi Sungai Ciliwung, untuk mencegah terjadinya luapan air ke permukiman. "Buat saya mau naturalisasi, mau normalisasi, dikerjakan gitu. Jangan tidak dikerjakan," kata Basuki Hadimuljono di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/1/2020). Menurut Basuki Hadimujono, naturalisasi maupun normalisasi hanya namanya saja berbeda, tetapi implementasinya tetap saja membutuhkan pelebaran sungai.
"Mau naturalisasi atau normalisasi pasti butuh melebarkan sungainya. Kalau tidak dilebarkan gimana?" ujar Basuki. "Jadi pelebaran ya kan, kalau beliau sampaikan naturalisasi kayak ada tanaman gitu desainnya tidak beton, cuma ditutup gebalan rumput," sambung Basuki. Basuki menjelaskan, Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyepati untuk melakukan pelebaran Sungai Ciliwung dengan melaksanakan tugasnya yaitu pembebasan lahan.
"Dari dulu ada (kesepakatan). Yang penting, untuk wilayah sungai kami bertanggung jawab untuk pembangunannya. Pemprov DKI bertanggung jawab untuk pembebasan lahannya," paparnya. Selain itu, Basuki juga menilai Pemprov DKI perlu melakukan pembebasan lahan untuk sodetan air Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT). "Sodetan tergantung pembebasan lahan. Kalau dibebaskan, 6 bulan selesai karena cuma 600 meter, yang 600 meter sudah dikerjakan sampai Otista," tutur Basuki.
Silang pendapat terjadi antara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penyebab banjir di Jakarta. Diketahui sejumlah wilayah di DKI Jakarta terendam banjir setelah hujan mengguyur sejak Selasa (31/12/2019) sore hingga Rabu (1/1/2020). Basuki Hadimujono dan Anies Bawedan berbeda pendapat saat menyampaikan pernyataan pers di Kawasan Monas, setelah memantau dampak banjir dari udara.
Basuki menilai bahwa banjir terjadi akibat luapan air sungai. Dari 33 kilo meter kali Ciliwung baru 16 KM yang dinormalisasi. Menurutnya, luapan air tidak terjadi pada aliran sungai yang dinormalisasi.
"Mohon maaf bapak gubernur selama penyusuran kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah ditangani, dinormalisasi 16 km. Di 16 km itu kita lihat insyaallah aman dari luapan," kata Basuki Hadimuljono di Monas, Rabu, (1/1/2020). Menurut Basuki harus diskusikan sisa panjang sungai yang belum dinormalisasikan tersebut. Termasuk kali Pasangrahan yang menuju Banjir Kanal Timur. Pihaknya kata Basuki sedang menunggu kesepakatan dengan masyarakat untuk pembebasan lahan yang akan terdampak normalisasi sungai.
"Kami menunggu sekarang kesepakatan dengan masyarakat. Alhamdulillah menurut beliau masyarakat sudah diskusi dan insyaAllah masyarakat bisa menerima itu, mudah mudaham bisa kita tangani," katanya. Mendengar pernyataan tersebut, Anies Baswedan yang berada di sebelah Basuki lalu menyanggahnya. Menurut Gubernur, selama tidak ada pengendalian air yang masuk ke Jakarta, maka upaya apapun yang dilakukan tidak akan berdampak signifikan.
"Mohon maaf pak menteri saya harus berpandangan karena tadi bapak menyampaikan. Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya, " katanya. Anies Baswedan mencontohkan wilayah Kampung Melayu yang tetap dilanda banjir pada Maret lalu, padahal sungai yang ada di sekitarnya sudah di normalisasi. "Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk pada kawasan pesisir," katanya.
Anies Baswedan mengapresiasi keputusan Kementerian PUPR yang membangun dua bendungan di Bogor, Jawa Barat untuk mengendalikan air yang masuk Ke Jakarta. Untuk diketahui Kementerian PUPR membangun Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi di Megamendung, Bogor Jawa Barat. Dua bendungan tersebut diprediksi akan rampung pada 2020. "Kalau dua bendungan itu selesai, maka volume air yang masuk ke pesisir bisa dikendalikan," katanya.
Menurut Anies selama air mengalir begitu saja tanpa dikendalikan, menurutnya selebar apa pun sungainya, maka volume air tetap tinggi. "Karena makin banyak kawasan yang digunakan untuk perumahan. Sehingga air pun mengalir ke sungai," katanya.