Wagub Banten soal Warga Menolak Rapid Test: Mereka Tak Bisa Terima Jika Hasilnya Positif Covid-19

Pemerintah Provinsi Banten mengungkap alasan beberapa warga Banten yang menolak melakukan rapid test. Menurut Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy, hal itu dilandaskan kondisi psikologis warga sehingga mereka menolak melakukan rapid test. "Pikiran mereka ya itu, kondisi psikologis yang memang mereka tidak bisa terima apabila mereka positif (Covid 19)," kata Wagub Andika dalam siaran BNPB, Jumat (19/6/2020).

Andika mengatakan, Pemprov Banten telah menyiapkan sekitar 1 persen atau 120 ribu alat rapid test dengan populasi warga Banten yang kurang lebih sekitar 12 juta jiwa. "Kami langsung turun, melakukan pendekatan personal. Kemarin dalam lingkup pondok pesantren, kami berkoordinasi dengan RSPP untuk memberikan informasi detail tentang rapid test dan demi keselamatan masyarakat dan mendeteksi penyebaran Covid 19," kata Andika. Andika juga mengimbau kepada warga Banten, untuk tidam takut melakukan rapid test. Terlebih, bagi mereka yang mengkhawatirkan karena harus merogoh kocek dalam ketika harus dites.

"Ada pemikiran ini harus bayar, padahal ini gratis kita sediakan untuk masyarakat. Jadi jangan takut untuk dirapid test, supaya kita bisa melihat kondisi dari masyarakat di Banten," pungkasnya. Warga Kampung Masigit, Kelurahan Mesjid Priyayi, Kecamatan Kasemen, Kota Serang seharusnya dijadwalkan untuk di rapid test pada Senin, 15 Juni 2020. Namun pukul 02.00 dini hari, warga kampung itu berbondong bondong meninggalkan tempat tinggal mereka sehingga hanya tersisa anak muda dan bapak bapak.

Mereka mengungsi karena mereka khawatir dengan rencana tes cepat ataurapid testCovid 19, yang dapat menjadikan mereka pasien Covid 19 di rumah sakit. Ada lebih dari 100 (warga) yang mengungsi, sekitar 70 persen warga di Kampung Masigit sudah mengungsi,” sambung warga itu. “Sekarang ini tersisa para pemuda dan bapak bapak saja untuk berjaga. Kalau yang anak anak, perempuan dan yang sakit sudah diungsikan,” katanya.

Menurut warga tersebut, hal ini bukan semata mata kesalahan warga, tetapi tidak adanya sosialisasi yang baik dari pihak kelurahan maupun pemerintah setempat. “Seharusnya ada yang menjelaskan kepada masyarakat bahwarapid testini tidak akan menyengsarakan mereka. Ini demi kebaikan bersama,” ucapnya. “Saya sudah mencoba menenangkan, tapi kan masyarakat tidak peduli, saya bukan siapa siapa,” tuturnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *